DPR RI

Apa itu tepat menggunakan UANG RAKYAT?????

Bukan menjadi barang rahasia, jika banyak parpol yang memegang kekuasaan di Senayan itu melakukan suap kepada anggotanya untuk memilihnya menjadi anggota dewan. Mereka meminta gaji selangit, padahal kerjanya hanya koar sana koar sini (rebutan kekuasaan). Di Indonesia ini memang banyak partai politik, tercatat 48 parpol terakhir mengikuti pemilu 2009 silam (kalo gk salah yaa). Di DPR RI ini, terlalu banyak polemik politik yang ada, ada tentang bank century yang tak kunjung usai, money loundrey, wisma atlet, dan banyak lagi. Semua dijalankan demi mendapatlkan kekuasaan yang berujung pada kekuasaan sepenuhnya terhadap uang rakyat. Seakan orang-orang dinegeri ini harus kekuasaan. Lihat saja Pak Anas Urbaningrum, yang membagikan duit 90an milyar demi menjabat menjadi Ketua Umum PD (Partai Demokrat) kepada anggota partainya. Dan ketika dia sudah menjabat, pastinya akan memikirkan uang 90 milyar itu kembali, dan akhirnya korupsi uang rakyat.

           

Di DPR sendiri, ada suatu badan yang tugasnya mengontrol pengendalian uang rakyat untuk anggota dewan di Senayan. Sebut saja ini Badan Anggaran (disingkat BaNggar), yang diketuai sekjen DPR Nining Indra Saleh, yang beberapa waktu lalu merenowasi gedung banggar dengan uang rakyat dengan biaya selangit. Ruang di Gedung Nusantara II DPR ini menghabiskan dana renowasi sebesar 20, milliar. Hah? Gk salah tuh? Itu dengan uang rakyatkah?

Banyak rakyat yang tidak setuju dengan hal itu, tapi pembangunan terus berjalan. Seperti money politic sudah benar-benar terjadi di para anggota Dewan, kekuasaan demi hidup yang serba mewah. Fasilitas digedung Banggar ini benar-benar super class. Kursinya saja berasal dari Jerman, yang harga persatuannya 24 juta rupiah. Wah wah, ditambah pemborosan lain yang dilakukan DPR, membeli suplemen vitamin dan pengharum ruangan yang super class dan super duper mahalnya dengan uang rakyat. Belum lagi pembengkakan gaji anggota Dewan, yang meningkat setiap tahunnya. Tapi ada sebagian anggota dewan yang berjanji tidak ada akan memakai ruangan rapat itu. Misalnya saja dari fraksi Partai Golkar, menurutnya barang di DPR harusnya menggunakan produk lokal. Hal ini harus dilakukan untuk penghematan dan akan lebih baik, karena kita juga mencintai produk lokal. Misalnya saja jika kursi anggota dewan, buatan ukiran Jepara yang harganya jauh lebih murah tapi akan lebih indah bukan?.

Kasus renovasi ruang Banggar harus menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, baik di DPR maupun di lembaga lain, agar berhati-hati menggunakan uang rakyat serta mencintai produk dalam negeri. Harus ada semangat penghematan, efisiensi dan transparansi kepada publik seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah. Jangan cuma DPR saja. Badan Kehormatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki proyek itu. Jangan sampai ada opini yang mempengaruhi BK dan BPKP.

Sebenarnya, jika standar, renovasi itu hanya membutuhkan dana Rp 2,7 miliar. Namun, berbagai fasilitas mewah itu disebut yang membuat biaya membengkak. Belum dipastikan ada tidaknya penggelembungan harga dalam proyek itu.